REPRESI DI DEPAN KANTOR WALI KOTA MATARAM: SUARA RAKYAT PESISIR DIGEBUK, KEADILAN DIABAIKAN

 

 

gambar visual AI


 Hari ini Rabu, 14 mei 2025 menjadi catatan kelam bagi kebebasan menyampaikan pendapat di Kota Mataram. Sebuah video yang diunggah oleh akun Pono Theis mengungkap tindakan represif terhadap masyarakat Pondok Perasi, Pesisir Pantai Ampenan, yang tengah melakukan aksi damai di depan Kantor Wali Kota Mataram.

 Masyarakat ini bukan tanpa alasan turun ke jalan. Sejak tahun 2020, mereka menjadi korban penggusuran paksa atas nama pembangunan. Hingga kini, hak-hak mereka belum dipulihkan. Tanpa rumah, tanpa kompensasi yang layak, dan tanpa kejelasan masa depan. Mereka terus berjuang untuk mempertahankan ruang hidup yang telah dirampas.

  Dalam video yang beredar, seorang pemuda yang tengah berorasi untuk membela masyarakat tiba-tiba ditarik dan dianiaya oleh aparat gabungan yang terdiri dari kepolisian, Satpol PP, dan petugas keamanan lainnya. Aksi damai berubah menjadi kekacauan sepihak oleh kekuasaan yang panik mendengar suara rakyat.

 Yang lebih menyedihkan, dalam unggahannya, Pono Theis menyampaikan tuduhan serius: Wali Kota Mataram diduga merawat preman sebagai alat untuk mengendalikan warga. Tuduhan ini tidak boleh diabaikan. Jika pemerintah lokal benar melibatkan premanisme dalam menekan gerakan rakyat, maka ini bukan hanya masalah kemanusiaan, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanat demokrasi.

"Rakyat pesisir tidak hanya kehilangan tanahnya, tapi juga haknya untuk bersuara," tulis salah satu warganet yang menyaksikan video tersebut.

Sudah saatnya publik bersikap. Kita tidak bisa lagi diam menyaksikan kekerasan dilegitimasi oleh seragam. Kita harus bersama-sama mengangkat suara warga Pondok Perasi yang selama ini terpinggirkan. Perjuangan mereka adalah cermin bahwa pembangunan tanpa keadilan hanyalah bentuk lain dari perampasan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Suara dari Kampus Hijau Mataram "Sistem Bermasalah, Tapi Mahasiswa yang Dikorbankan"

Gambar
sumber foto : abang ganteng Di bawah langit Kampus Hijau Mataram yang biasanya tenang dan bersahaja, suasana justru penuh kegelisahan. Bukan karena materi ujian yang sulit, bukan pula karena kesiapan mental yang goyah. Tapi karena satu hal yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal sistem pembayaran kuliah yang error. Ya, di hari pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS), sistem payment yang menjadi pintu utama pembayaran SPP mengalami gangguan. Mahasiswa mencoba masuk berkali-kali, memverifikasi, menunggu notifikasi, tapi semua nihil. Tidak bisa membayar, tidak bisa mengakses. Dan yang lebih menyakitkan, mereka justru ditekan oleh aturan: "Jika belum lunas, tidak boleh ikut ujian." Bukankah ini seperti menendang orang yang sedang jatuh? Beberapa dosen tetap bergeming. "Aturan tetap aturan," katanya. Tapi siapa yang berani bersuara ketika yang salah bukan mahasiswa? Ketika sistem kampus yang error, mengapa mahasiswa yang diminta menanggung resikonya sendirian? Mari k...
Baca selengkapnya
Gambar
  FANATIK BUTA MAHASISWA       Kampus yang mestinya menjadi taman ilmu, tempat logika tumbuh dan gagasan beradu secara santun, tiba-tiba berubah menjadi arena perebutan simbol. Tidak lagi bicara nilai, tidak bicara ide; hanya siapa paling berhak berdiri di bawah warna tertentu. Betapa murahan bentuk perjuangan itu. Mahasiswa yang dahulu menulis sejarah dengan darah dan pikiran, kini terjebak memperdebat soal wilayah dan pengibaran kain, seolah selembar simbol lebih berharga daripada makna yang dikandungnya. Mereka mengaku menjaga kehormatan, padahal yang sedang mereka rawat adalah ego yang tak ingin diusik.      Beginilah wajah fanatisme modern, tidak membawa pedang tapi membawa klaim suci atas ruang publik. Tidak menumpahkan darah, tapi menumpahkan logika. Ia berwujud manis dalam kalimat "menjaga identitas", padahal sesungguhnya sedang membunuh rasionalitas perlahan-lahan. Apa yang lebih menyedihkan dari mahasiswa yang kehilangan daya pikir, ...
Baca selengkapnya