DI LEMA PENDIDIKAN UTOPIS

 

sumber foto : yakuza pagesangan



    Lembaga pendidikan idealnya menjadi tempat suci untuk mendidik dan melindungi peserta didik, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun dalam praktiknya, lembaga ini justru sering menjadi tempat lahir dan tumbuhnya predator seksual. Kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual kerap terjadi di ruang-ruang kelas, asrama, bahkan ruang pembinaan, memperlihatkan adanya kegagalan sistemik dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman.

    Fenomena ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi lahir dari kombinasi antara relasi kuasa yang timpang, budaya diam, dan sistem pelaporan yang lemah. Guru atau dosen yang memiliki otoritas mutlak sering menyalahgunakan kedudukannya tanpa pengawasan berarti. Ketika tidak ada mekanisme pengaduan yang ramah korban, pelaku merasa aman dan kebal hukum, sementara korban memilih diam karena takut dan malu.

    Undang-undang sebenarnya telah menyediakan dasar hukum untuk perlindungan peserta didik, seperti UU Perlindungan Anak dan Permendikbud tentang Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Namun implementasi di lapangan masih lemah, bahkan cenderung diabaikan oleh pihak sekolah atau kampus demi menjaga citra. Akibatnya, lembaga pendidikan lebih mirip kandang yang melindungi predator ketimbang tempat perlindungan bagi korban.

    Kondisi ini semakin buruk dengan minimnya pendidikan seksualitas yang sehat dalam kurikulum nasional. Ketidaktahuan peserta didik tentang batasan tubuh, hak pribadi, dan relasi sehat membuat mereka rentan menjadi sasaran. Di sisi lain, pelaku kerap berasal dari lingkungan yang permisif terhadap kekerasan, atau bahkan mengalami kekerasan sebelumnya.

    Budaya patriarki dan victim blaming juga menjadi penyumbang utama terpeliharanya kejahatan seksual dalam dunia pendidikan. Korban sering disalahkan atas kejadian yang menimpanya, bahkan dipaksa diam demi menjaga nama baik institusi. Hal ini menyebabkan keadilan tidak berpihak pada korban, dan kejahatan terus berulang dalam siklus yang menakutkan.

    Oleh karena itu, perlu ada reformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional, mulai dari pembenahan regulasi, penguatan pengawasan, hingga perubahan budaya kelembagaan. Lembaga pendidikan harus benar-benar menjadi ruang aman, bukan ladang kuasa yang merusak. Setiap pihak—guru, siswa, orang tua, dan negara—harus mengambil peran aktif dalam melawan predator seksual dan menciptakan sistem yang berpihak pada korban.

    Jika tidak ditangani secara serius, maka pendidikan tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga menjadi sumber penderitaan bagi anak-anak bangsa. Perlindungan terhadap peserta didik adalah fondasi utama agar proses belajar berjalan dengan sehat dan bermartabat. Pendidikan yang aman adalah hak dasar, bukan kemewahan yang bisa dinegosiasikan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

REPRESI DI DEPAN KANTOR WALI KOTA MATARAM: SUARA RAKYAT PESISIR DIGEBUK, KEADILAN DIABAIKAN

Gambar
    gambar visual AI   Hari ini Rabu, 14 mei 2025 menjadi catatan kelam bagi kebebasan menyampaikan pendapat di Kota Mataram. Sebuah video yang diunggah oleh akun Pono Theis mengungkap tindakan represif terhadap masyarakat Pondok Perasi, Pesisir Pantai Ampenan, yang tengah melakukan aksi damai di depan Kantor Wali Kota Mataram.   Masyarakat ini bukan tanpa alasan turun ke jalan. Sejak tahun 2020, mereka menjadi korban penggusuran paksa atas nama pembangunan. Hingga kini, hak-hak mereka belum dipulihkan. Tanpa rumah, tanpa kompensasi yang layak, dan tanpa kejelasan masa depan. Mereka terus berjuang untuk mempertahankan ruang hidup yang telah dirampas.    Dalam video yang beredar, seorang pemuda yang tengah berorasi untuk membela masyarakat tiba-tiba ditarik dan dianiaya oleh aparat gabungan yang terdiri dari kepolisian, Satpol PP, dan petugas keamanan lainnya. Aksi damai berubah menjadi kekacauan sepihak oleh kekuasaan yang panik mendengar suara rakyat. ...
Baca selengkapnya

Suara dari Kampus Hijau Mataram "Sistem Bermasalah, Tapi Mahasiswa yang Dikorbankan"

Gambar
sumber foto : abang ganteng Di bawah langit Kampus Hijau Mataram yang biasanya tenang dan bersahaja, suasana justru penuh kegelisahan. Bukan karena materi ujian yang sulit, bukan pula karena kesiapan mental yang goyah. Tapi karena satu hal yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal sistem pembayaran kuliah yang error. Ya, di hari pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS), sistem payment yang menjadi pintu utama pembayaran SPP mengalami gangguan. Mahasiswa mencoba masuk berkali-kali, memverifikasi, menunggu notifikasi, tapi semua nihil. Tidak bisa membayar, tidak bisa mengakses. Dan yang lebih menyakitkan, mereka justru ditekan oleh aturan: "Jika belum lunas, tidak boleh ikut ujian." Bukankah ini seperti menendang orang yang sedang jatuh? Beberapa dosen tetap bergeming. "Aturan tetap aturan," katanya. Tapi siapa yang berani bersuara ketika yang salah bukan mahasiswa? Ketika sistem kampus yang error, mengapa mahasiswa yang diminta menanggung resikonya sendirian? Mari k...
Baca selengkapnya
Gambar
  FANATIK BUTA MAHASISWA       Kampus yang mestinya menjadi taman ilmu, tempat logika tumbuh dan gagasan beradu secara santun, tiba-tiba berubah menjadi arena perebutan simbol. Tidak lagi bicara nilai, tidak bicara ide; hanya siapa paling berhak berdiri di bawah warna tertentu. Betapa murahan bentuk perjuangan itu. Mahasiswa yang dahulu menulis sejarah dengan darah dan pikiran, kini terjebak memperdebat soal wilayah dan pengibaran kain, seolah selembar simbol lebih berharga daripada makna yang dikandungnya. Mereka mengaku menjaga kehormatan, padahal yang sedang mereka rawat adalah ego yang tak ingin diusik.      Beginilah wajah fanatisme modern, tidak membawa pedang tapi membawa klaim suci atas ruang publik. Tidak menumpahkan darah, tapi menumpahkan logika. Ia berwujud manis dalam kalimat "menjaga identitas", padahal sesungguhnya sedang membunuh rasionalitas perlahan-lahan. Apa yang lebih menyedihkan dari mahasiswa yang kehilangan daya pikir, ...
Baca selengkapnya